Kunjungan lapangan ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan pembangunan infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan pangan tersebut berjalan sesuai target waktu yang direncanakan.

Melalui Jhonlin Group, Haji Isam dipercaya pemerintah untuk menggarap pembukaan lahan pertanian skala besar, pembangunan jaringan tata air, serta akses jalan logistik. Saat ini, hamparan lahan di kawasan Wanam dilaporkan mulai menghijau dan tengah dipersiapkan secara matang menjelang agenda tanam perdana.

Dengarkan Suara dan Harapan Warga Adat

Di sela-sela peninjauan fisik proyek, Haji Isam menyempatkan diri mendatangi pemukiman warga untuk berdialog secara tatap muka dengan masyarakat adat setempat.

Langkah ini diambil untuk membangun komunikasi dua arah yang inklusif, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi, keluh kesah, hingga harapan masyarakat lokal terkait dampak kehadiran proyek skala besar di wilayah ulayat mereka.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, ia juga memberikan edukasi mengenai pentingnya transformasi sektor pertanian modern di Papua.

Kehadiran proyek ini diharapkan mampu memacu roda perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru bagi putra daerah, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.Meski proyek ketahanan pangan ini terus dikebut demi mengejar target swasembada nasional, pelaksanaan PSN di Merauke tetap tidak lepas dari pengawasan elemen masyarakat sipil.Sejumlah organisasi kemasyarakatan, termasuk Masyarakat Peduli Suku Indonesia (MPSI), terus mengingatkan pentingnya aspek keadilan bagi masyarakat adat dalam pemanfaatan lahan ulayat.

Pihak-pihak terkait didorong untuk memastikan bahwa modernisasi ini tidak sampai menggerus ruang hidup, hutan adat, serta sektor penghidupan tradisional yang telah dijaga turun-temurun oleh warga asli Papua.

Oleh karena itu, pendekatan dialog langsung secara personal yang dilakukan Haji Isam di Kampung Wanam dinilai krusial.

Pendekatan persuasif ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif demi menghormati hak-hak dasar masyarakat adat, meminimalisasi potensi konflik agraria, sekaligus menciptakan keseimbangan antara pembangunan nasional dan kesejahteraan warga lokal.