SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan
bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi
utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang
semakin strategis sebagai penyedia data yang menjadi rujukan berbagai sektor
pembangunan nasional
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan
Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di
Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (28/7/2026) malam.
Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 tersebut menjadi
forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,
mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi,
sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam
menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Di hadapan Kepala BPS RI Amalia
Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS provinsi dan
kabupaten/kota se-Indonesia, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa
hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bertumpu pada data statistik yang
disediakan BPS.
“Kepada seluruh insan BPS, hari ini tidak ada rapat strategis
tanpa pimpinan BPS. BPS ini institusi mainstream, rapat pertanian itu BPS,
pembangunan, perumahan infrastruktur, energi hingga kemiskinan butuh BPS.
Luar biasa,” ujarnya.
Sebab, setiap angka statistik yang disusun akan menjadi dasar
penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jadi sebetulnya positioning ini harus menguatkan
semangat panjenengan semua insan BPS. Bahwa hari ini
negeri ini untuk merancang bangun berbagai program mereka membutuhkan BPS. Ini suara hati
yang asli bahwa panjenengan semua saat ini very very important person,”
ungkapnya.
Khofifah mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi pengguna
data BPS sejak
awal berkiprah sebagai anggota DPR RI pada tahun 1992.
Bahkan ketika teknologi digital belum berkembang, ia rutin
memanfaatkan publikasi BPS sebagai referensi utama dalam menjalankan tugas
legislasi.
“Saya punya hutang budi sangat banyak pada BPS. Sejak tahun
1992, saya anggota DPR RI, saya menjadi klien BPS, hari itu belum
ada laptop, internet, saya minta izin fotokopi data-data dari berbagai
buku BPS yang
tebal-tebal itu,” katanya.
“Saya ini tiap hari makan data, saya dari dulu pencinta,
pengguna dan pemanfaat data BPS. Suatu saat kami rapat dengan Menteri Keuangan saat itu,
Bapak Mar’ie Muhammad. Saat break rapat kerja, beliau menghampiri meja kami,
lalu bertanya, data apa yang disampaikan, maka saya jawab ini data BPS,” bebernya.

Kolom Komentar Pembaca
Tuliskan tanggapan Anda mengenai berita ini: