Kendati isu penuntasan korupsi menjadi perhatian luas di tengah masyarakat, pengerahan massa ini nyatanya tak serta-merta mengantongi dukungan penuh dari seluruh elemen sipil. Sejumlah organisasi mahasiswa ternama secara terbuka memilih mengambil jarak dan mengonfirmasi tak akan ikut menurunkan massanya ke jalan.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), misalnya, secara resmi menolak bergabung demi membentengi persatuan nasional, ketertiban umum, serta stabilitas kondusivitas. Ketua Umum PP KAMMI, Muhammad Amri Akbar, meyakinkan bahwa keutuhan bangsa adalah prinsip dasar yang tak bisa ditawar. Pihaknya juga mengkritisi munculnya narasi ekstrem dari kelompok penuntut yang sempat mengancam akan menyandera anggota dewan jika aspirasi tak dipenuhi—sebuah tindakan yang dinilai keluar dari etika demokrasi beradab.

Langkah senada diambil oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Melalui Koordinator Pusat Andira Yofi Sulendra, BEM SI memastikan tidak menurunkan anggotanya pada aksi 27 Agustus tersebut. Saat ini, BEM SI memilih berfokus pada agenda konsolidasi internal pasca-Musyawarah Nasional (Munas). Mereka menggarisbawahi bahwa pergerakan mahasiswa sepatutnya dibangun di atas fondasi kajian ilmiah dan analisis intelektual mendalam, bukan sekadar letupan reaksioner terhadap perbincangan yang mendadak tular di media sosial.

Di sudut berbeda, gelombang awal perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dilaporkan telah bertolak dari daerah menuju ibu kota untuk merapatkan barisan di lapangan.

Menghadapi eskalasi pergerakan massa ini, jajaran pemerintah bersama aparat keamanan menyerukan imbauan agar masyarakat tetap tenang, menjaga keamanan lingkungan masing-masing, serta lebih cermat dan bijak menyaring arus informasi di media sosial agar tak terseret provokasi menjelang hari pelaksanaan aksi.